Tegal – Jumat, 11 Juli 2025, Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal menggelar rapat penting bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka membahas Laporan Realisasi Prognosis Semester Pertama dan proyeksi enam bulan ke depan Tahun Anggaran 2025. Bertempat di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD, agenda ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penegasan terhadap arah pelaksanaan program daerah yang menyentuh langsung kepentingan publik.
Dalam rapat tersebut, para anggota Komisi 1 DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sejumlah catatan dan penekanan terhadap capaian kinerja semester pertama serta langkah antisipatif di semester kedua tahun 2025.
Catur Buana Zanbika, anggota Komisi 1 dari Fraksi PKB, menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan realisasi. “Kami menyoroti perlunya sinergi antar perangkat daerah dalam menjaga ritme realisasi program agar tetap sejalan dengan prognosis yang ditargetkan. OPD tidak hanya sekadar melaporkan angka, tapi harus menunjukkan kualitas kinerja dan manfaat nyata di masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, H. Miftachudin, M.Pd, juga dari Fraksi PKB, mengatakan “Rapat pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra kerja berjalan efektif dan sesuai arah kebijakan daerah. Laporan realisasi semester pertama menjadi bahan evaluasi penting, sementara prognosis enam bulan ke depan menjadi dasar penyesuaian strategi guna mengoptimalkan capaian target tahun anggaran 2025. Komisi 1 menekankan pentingnya sinergi, percepatan kinerja, dan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat dalam setiap langkah pelaksanaan program.”
Dalam kesempatan yang sama, Galuh Ghibran Bisri, SH, menambahkan bahwa penguatan koordinasi dan evaluasi lintas sektor sangat penting menjelang semester kedua. “Kami berharap setiap OPD benar-benar memanfaatkan waktu tersisa di 2025 ini untuk mendorong percepatan program yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Komisi 1 siap mengawal dan mengevaluasi secara berkala,” tandasnya.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran dan program kerja OPD di bawah lingkup koordinasi Komisi 1. Hasil pembahasan ini akan menjadi salah satu bahan penting dalam menyusun rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah menjelang pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. (FJR)
Leave a Reply